Mataram – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, mendemosi lima kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB pada Jumat, 9 Januari 2026. Keputusan ini merupakan bagian dari mutasi besar yang melibatkan total 29 pejabat, dengan alasan evaluasi kinerja yang dinilai kurang optimal, terutama terkait pelayanan publik.
Pelantikan dan mutasi pejabat tersebut digelar di Pendopo Gubernur NTB, Mataram, di mana Gubernur Iqbal didampingi Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri mengucapkan selamat kepada para pejabat yang dilantik.
Daftar Pejabat yang Didemosi
Lima pejabat yang diturunkan jabatannya dari eselon II ke eselon III tersebut, empat di antaranya adalah:
- Najamuddin Amy, sebelumnya Kepala Biro Ekonomi, kini menjabat Kepala Bidang Kelembagaan, Kerjasama Penjaminan Mutu dan Transformasi Pembelajaran di BPSMD NTB.
- Khairul Akbar, sebelumnya Kepala Biro Adpim Setda, kini menjabat Kepala Bidang Budidaya Sarana Prasarana Peternakan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB.
- Subhan Hasan, sebelumnya Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan Infrastruktur dan Pembangunan, kini menjabat Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak NTB.
- Nuryanti, sebelumnya Kepala Dinas Perindustrian NTB, kini menjabat Kepala Bidang Deposit, Pengadaan, Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB.
Alasan dan Prosedur Mutasi
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, Ahsanul Khalik, menjelaskan bahwa mutasi ini telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan persetujuan teknis yang telah diberikan oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
“Prosesnya sudah jalan dan itu yang kita tunggu, sehingga agak lama sampai terjadi (mutasi) ini,” kata Ahsanul Khalik kepada wartawan di Pendopo Gubernur NTB.
Ia menambahkan, demosi sejumlah pejabat eselon II ke eselon III dilakukan setelah melihat hasil evaluasi kinerja masing-masing kepala OPD selama sepuluh bulan terakhir. Khususnya, kinerja yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat yang dinilai belum maksimal.
“Ada hal yang paling mendasar sehingga dilakukan demosi, utamanya ada kaitannya dengan tugas yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Karena ketika kinerja-nya berkaitan langsung dengan masyarakat maka disana ada komitmen pelaksanaan kerja pada bidang tugasnya kemarin,” ujarnya.
Ahsanul Khalik mencontohkan, program yang seharusnya diterima masyarakat pada bulan Juni atau Juli, namun hingga September 2025 belum dieksekusi, mengakibatkan kerugian bagi masyarakat akibat keterlambatan tersebut.
Kesempatan Perbaikan Kinerja
Meskipun didemosi, para pejabat tersebut diberikan kesempatan untuk memperbaiki kinerja mereka. Ahsanul Khalik menjelaskan bahwa Gubernur akan melakukan evaluasi kinerja setiap tiga bulan sekali.
“Nanti setiap 3 bulan sekali, gubernur akan melakukan evaluasi kinerja. Ada pakta integritas yang akan ditandatangani, bahkan masih akan diberikan kesempatan 1 tahun berjalan. Kalau bisa membuktikan kinerjanya dengan baik, dia akan ada peluang untuk mengikuti seleksi eselon II pada jabatan berikutnya,” terang Ahsanul Khalik.
Syarat utama penilaian Gubernur NTB adalah komitmen dan loyalitas terhadap kepentingan masyarakat, bukan kepentingan perorangan atau kelompok.
Visi Gubernur: Birokrasi Efektif dan Profesional
Total 29 pejabat dimutasi oleh Gubernur NTB, terdiri dari 21 pejabat eselon II dan 8 pejabat eselon III. Dari 21 pejabat eselon II, lima di antaranya didemosi menjadi eselon III.
Sebelumnya, Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan hasil evaluasi kinerja selama lebih dari sepuluh bulan. Penataan jabatan ini bertujuan untuk memastikan birokrasi Pemprov NTB bekerja lebih efektif, profesional, dan selaras dengan visi pembangunan daerah serta visi pemerintah pusat.
“Saya tidak memiliki beban politik dengan siapapun. Penilaian dilakukan secara obyektif berdasarkan loyalitas terhadap visi kepemimpinan, komitmen, dan kinerja,” tegas Gubernur Iqbal.
