Jakarta, 20 Oktober 2026 – Memasuki tahun kedua pemerintahan Prabowo-Gibran, Greenpeace Indonesia menilai pemerintah belum menunjukkan keseriusan menghadapi krisis iklim. Banjir bandang di Sumatera, karhutla yang menyisakan kabut asap panjang, serta cuaca ekstrem silih berganti menimpa warga. Pada saat yang sama, biaya hidup terus merangkak naik.
Greenpeace merujuk pada riset terbarunya berjudul “Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah”. Studi itu menunjukkan bahwa perubahan iklim tidak hanya merusak alam, tetapi juga mengikis pendapatan dan kemampuan belanja para pekerja. Nelayan serta pekerja gig, seperti pengemudi ojek daring dan pekerja lepas, tercatat sebagai kelompok yang terdampak paling dalam.
Aksi damai di jantung Jakarta
Bertepatan dengan peringatan dua tahun pemerintahan, Greenpeace menggelar aksi damai tanpa kekerasan di sekitar Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Para aktivis memanjat Patung Selamat Datang dan membentangkan dua spanduk besar. Spanduk bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup” menghadap ke utara, ke arah Istana Merdeka. Spanduk satunya, “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?”, menghadap ke selatan.
Jeanny Sirait, Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, menegaskan bahwa pihaknya membawa suara warga kepada pemerintah. Menurutnya, kelompok pekerja dengan kondisi ekonomi rentan merasakan pukulan terberat. Cuaca ekstrem dan bencana ekologis mengancam keselamatan dan kesehatan, mengganggu mata pencaharian, menekan penghasilan, dan mengerek harga pangan. Kabut asap berkepanjangan menjadi contoh nyata, karena berdampak pada kesehatan sekaligus kegiatan ekonomi harian.
Jeanny juga menyinggung bahwa warga kini turut dihimpit kenaikan biaya hidup dan gelombang PHK. Hal ini bertolak belakang dengan janji pemerintah untuk memprioritaskan lapangan kerja, ketahanan pangan dan energi, serta kesejahteraan rakyat. Menurut Greenpeace, temuan riset mereka justru memperlihatkan pemerintah belum menyediakan solusi atas dampak iklim yang dirasakan sehari-hari.
Pangan dan pendapatan paling terpengaruh
Laporan tersebut menelaah delapan kelompok masyarakat di tiga kawasan aglomerasi Pulau Jawa: Jabodetabekjur, Cekungan Bandung, dan Kartamantul. Dampak krisis iklim paling banyak dirasakan pada pola konsumsi dan biaya pangan (41%), lalu produktivitas dan pendapatan (39%). Sebanyak 20% responden merasakan efeknya pada akses tempat tinggal dan ongkos transportasi. Artinya, krisis iklim kini juga menjadi persoalan ekonomi yang menyentuh pemenuhan kebutuhan dasar.
Kritik terhadap klaim pertumbuhan ekonomi
Atha Rasyadi, Ketua Tim Kampanye Sosial & Ekonomi Greenpeace Indonesia, mengomentari pernyataan Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD 2026 bahwa ekonomi tumbuh 5,45% pada semester pertama tahun ini, yang disebut tertinggi dalam 13 tahun. Atha mempertanyakan siapa yang sebenarnya menikmati pertumbuhan itu, sebab menurutnya masyarakat tidak merasakannya. Ia menilai pertumbuhan yang dibanggakan sambil mengorbankan lingkungan hanya menguntungkan segelintir pihak, sementara rakyat memikul dampaknya dan berjuang sendiri untuk bertahan.
Cara warga bertahan
Untuk menyiasati tekanan tersebut, warga menempuh berbagai cara. Hasil riset mencatat:
- 57,34% responden memangkas pengeluaran non-esensial, dengan penghematan sekitar Rp50.000–Rp1.000.000 per bulan.
- 38,78% menanam kebutuhan pokok sendiri di rumah, menghemat sekitar Rp80.000–Rp500.000 per bulan.
- 56,79% mengambil pekerjaan sampingan atau merintis usaha baru, dengan tambahan pemasukan sekitar Rp500.000–Rp2.500.000 per bulan.
- 17,73% mengembangkan produksi pangan mandiri seperti sayur, telur, dan susu, yang menghasilkan Rp5.000–Rp500.000 per bulan.
Upaya-upaya ini menunjukkan ketangguhan warga, tetapi juga memperlihatkan bahwa beban adaptasi terhadap krisis kian bertumpu pada rumah tangga.
Anggaran dinilai belum berpihak
Beban itu semakin berat bagi warga yang langsung terkena bencana, karena mereka harus menambah pengeluaran harian serta menghadapi ancaman pada kesehatan dan pendidikan anak. Greenpeace menilai prioritas anggaran negara belum membantu. Program Makan Bergizi Gratis disebut turut memicu inflasi harga pangan, sementara anggaran penanggulangan bencana dipangkas di tengah maraknya bencana.
Jeanny menyatakan bahwa temuan dan rekomendasi dalam riset ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan iklim yang berpihak pada warga. Ia menegaskan pemerintah tidak cukup hanya membanggakan angka pertumbuhan ketika masyarakat masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar dan menanggung sendiri dampak iklim. Ia pun kembali melontarkan pertanyaan yang menjadi tema aksi: jika rakyat harus menanggung sendiri biaya akibat bencana dan krisis iklim, apa sebenarnya kerja pemerintah?
